IJM: Rice Cooker Gratis Tidak Menjawab Kebutuhan Masyarakat

Mediaumat.id – Menanggapi rencana Kementerian ESDM untuk membagikan alat masak listrik (AML) berupa rice cooker gratis, Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana menilai bahwa hal tersebut tidak menjawab kebutuhan masyarakat.

“Program ini tidak menjawab kebutuhan masyarakat saat ini,” ujarnya dalam video Duh Rice Cooker Gratis, Ahad (15//10/2023) melalui kanal YouTube Justice Monitor.

Menurutnya, yang lebih dibutuhkan masyarakat termasuk emak-emak adalah harga pangan yang murah dan terjangkau. Sehingga, bantuan subsidi harga pangan pokok jauh lebih dibutuhkan masyarakat daripada bantuan alat memasak listrik yang memakan anggaran besar.

“Program pangan murah jauh lebih penting diprioritaskan ketimbang program rice cooker gratis,” tegasnya.

Ia juga menyebutkan, pembagian rice cooker listrik tersebut tersebut juga tidak tepat jika disandingkan dengan alasan mengurangi konsumsi LPG.

Selain itu, ujarnya, kebijakan tersebut dinilai tidak bisa mengatasi permasalahan kelebihan pasokan listrik PLN yang saat ini masih terjadi.

Paradoks

Program ini, yakni rice cooker gratis, menurutnya akan menjadi paradoks atau bertolak belakang dengan himbauan pemerintah untuk beralih mengkonsumsi bahan pangan lain seiring dengan melonjaknya harga beras, sebagaimana yang disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menyarankan masyarakat mengkonsumsi makanan pokok selain nasi seperti ubi dan sorgum untuk menyiasati kenaikan harga beras.

“Rakyat diminta makan ubi-ubian karena beras mahal, namun diberikan bantuan alat memasak nasi. Ini kan membingungkan atau kacau gitu,” singgungnya.

Menurutnya, hal tersebut adalah saran nyeleneh yang dilontarkan para pejabat negara. “Daripada tidak sinkron, kebijakan pemerintah hendaknya memastikan harga pangan pokok yang lebih terjangkau,” tegasnya sekali lagi.

Kemandirian Pangan

Dari sini, Agung melihat, tata kelola pangan negeri ini ada yang tidak beres, bahkan terkesan selalu bergantung pada negara lain.

Untuk itu ia lantas memberikan pandangan dalam perspektif Islam bagaimana mewujudkan kemandirian pangan. Agung menyebut setidaknya terdapat empat mekanisme.

Pertama, mengoptimalkan kualitas produksi pangan. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian. Ekstensifikasi bisa dilakukan dengan menghidupkan tanah mati. Sedangkan intensifikasi dilakukan dengan peningkatan kualitas bibit pupuk, sarana produksi pertanian lainnya dengan teknologi yang terkini, yang terbaik, yang termodern, dan yang bagus.

Kedua, mekanisme pasar yang sehat. Negara melarang penimbunan, penipuan, praktik riba dan monopoli. Kebijakan pengendalian harga dilakukan melalui mekanisme pasar dengan mengendalikan supply and demand bukan dengan kebijakan pematokan harga.

Ketiga, manajemen logistik. Negara akan memasok cadangan lebih saat panen raya. Negara akan mendistribusikan secara selektif bila ketersediaan pangan berkurang.

Keempat, prediksi cuaca dan mitigasi kerawanan pangan. Yaitu kajian mendalam tentang terjadinya perubahan cuaca dan dampaknya. Hal ini didukung dengan fasilitas dan teknologi mutakhir tentunya.

Menurutnya, fenomena el nino bukanlah yang pertama terjadi. Artinya hal ini dapat diantisipasi lebih dini untuk mengurangi dampak kemarau berkepanjangan yang berpengaruh pada produksi dan stok pangan dalam negeri.

“Untuk itu negara harus siap siaga dalam menghadapi perubahan iklim yang ekstrem. Ini sangat penting  dilakukan di poin keempat,” tambahnya.

Lantas dari uraian di atas, Agung menyimpulkan bahwa sistem Islam dikenal memiliki tata kelola pangan yang hebat. Mulai dari pengaturan kepemilikan lahan, kemudian pengaturan sumber daya alam, larangan merusak alam yang berdampak pada perubahan iklim hingga mitigasi bencana kekeringan dan krisis pangan.

“Ini yang penting untuk kita catat secara khusus. Dan saya pikir konsep-konsep dan gagasan Islam tentang pangan dengan seluruh aspeknya pantas untuk diterapkan,” tutupnya dengan optimis. [] Langgeng Hidayat