Demokrasi Dan Oligarkhi Kekuasaan

Oleh: M. Ismail (Direktur ELSAD)

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yang dicetuskan di Athena atas prakarsa Cleisthenes pada abad ke-5 sebelum Masehi. Demos berarti rakyat. Cratos/Kratien/Kratia artinya kekuasaan/berkuasa/pemerintahan. Jadi, demokrasi bisa diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam demokrasi, kedaulatan dan kekuasaan ada di tangan rakyat, yang kemudian diberikan kepada wakil-wakil mereka di parlemen. Pada akhirnya, merekalah yang berdaulat membuat hukum-hukum sesuai dengan keinginan mereka.

Demokrasi gagal dalam praktiknya karena doktrin demokrasi—bahwa kekuasaan atau kedaulatan berada di tangan rakyat—tidak pernah benar-benar terealisasi. Rakyat hanya memiliki otoritas untuk memilih para wakil mereka supaya bisa duduk di kursi pemerintahan. Itu pun otoritas yang telah dibatasi dan diarahkan oleh partai dan kapitalis melalui proses politik yang ada. Rakyat hanya memiliki otoritas memilih orang yang sudah disaring oleh parpol dan proses politik. Artinya, yang mereka pilih sebagai wakil mereka adalah orang-orang yang telah ditunjuk oleh parpol peserta Pemilu, bukan pilihan murni dari rakyat itu sendiri.

Setelah Pemilu usai, kedaulatan riil tidak di tangan rakyat, tetapi di tangan pemerintah atau penguasa dan anggota legislatif, sementara di belakang keduanya adalah para kapitalis. Pasca Pemilu, kepentingan elit lebih diutamakan daripada kepentingan rakyat. Wakil rakyat tidak mewakili rakyat, tetapi mewakili diri sendiri dan partainya serta para kapitalis.

Hal ini bisa kita lihat bagaimana ketika masyarakat tumpah-ruah ke jalan menolak berbagai kebijakan Pemerintah—yang tentu disetujui para wakil rakyat di DPR—yang menyengsarakan rakyat seperti kebijakan kenaikan harga BBM, Tarif Dasar Listrik (TDL) dan LPG; penolakan rakyat atas kebijakan Pemerintah tentang pengelolaan sumberdaya alam yang banyak dikuasai oleh asing serta kebijakan-kebijakan lainnya yang merugikan rakyat.

Jika benar wakil rakyat mewakili aspirasi rakyat, mengapa banyak kebijakan ditolak oleh rakyat? Ini jelas merupakan kegagalan nyata dari praktik sistem demokrasi karena sering tidak berpihak kepada rakyat.

Demokrasi juga gagal menghilangkan praktik oligarkhi, yakni saat kekuasaan dikuasai oleh kaum elit. Dalam praktik demokrasi dimana pun, kekuasaan tetap dipegang oleh kaum elit yaitu para kapitalis, elit partai dan kelas politik. Hal itu sangat kentara. Penguasa dan politisi di negara demokrasi manapun selalu berasal dari dinasti kelas berkuasa secara politik dan ekonomi dan kelompoknya.[]