25 Tahun Reformasi, Pengamat Sayangkan Kondisi Negeri Tak Cukup Baik

Mediaumat.id – Pengamat Politik Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD) Agus Kiswantono menyatakan selama 25 tahun sejak Reformasi 1998 digaungkan hingga saat ini ternyata tak cukup untuk menuju target lebih baik sebagaimana diinginkan.

“Ternyata enggak cukup dua puluh lima tahun reformasi ini,” ujarnya dalam Perspektif: Posisi TNI & Wacana Revolusi dalam Kontestasi Politik 2024, Sabtu (6/5/2023) di kanal YouTube Pusat Kajian dan Analisis Data.

Artinya, ungkap Agus, masa seperempat abad sejak reformasi dimulai, negeri ini, layaknya seorang pemuda yang belajar sangat banyak dalam hal menggapai keinginan berupa perubahan, ataupun rencana menuju Indonesia ke arah lebih baik, harusnya sudah sangat cukup.

Atau setidaknya, kata Agus, kemunculan jiwa patriotisme dari warga negara seperti yang direpresentasikan seorang Panglima Kodam (Pangdam) beberapa waktu lalu misalnya, harusnya diapresiasi bukan malah dianggap negatif secara politis.

Adalah Mayor Jenderal TNI Kunto Arief Wibowo selaku Pangdam III/Siliwangi, pada 10 April 2023 membuat tulisan opini berjudul ‘Etika Menuju 2024’.

Dalam tulisan tersebut, Pangdam memaparkan tentang persoalan kondisi kebangsaan, khususnya terkait dengan pemilu yang bakal diselenggarakan tahun depan, dengan menuliskan ‘demi alasan pertahanan dan keamanan, TNI agaknya harus sedikit maju mengambil posisi dalam menyikapi situasi tertentu’.

Makanya, masih dari keterangan tulisan tersebut, oleh beberapa pihak termasuk Analis Kebijakan Publik Laksma (Purn) Ir Fitri Hadi S, M.A.P., Jenderal Kunto Arief disebut sebagai secercah harapan, yang mampu menerangi sanubari patriot-patriot sejati yang kini tertidur oleh janji janji palsu.

“TNI adalah harapan. Saat pemerintahan RI jatuh ke tangan Belanda dulu, presiden dan wakilnya ditangkap Belanda, ketika revolusi fisik melawan penjajahan Belanda tahun 1945, satu satunya yang tidak jatuh adalah TNI,” ucap Laksma (Purn) Hadi mengisahkan, sembari menyinggung peran besar Jenderal Sudirman ketika itu.

Di sisi lain, Agus pun menyayangkan, para elite politik negeri saat ini masih meraba-raba dalam hal membuat pola, hingga seringkali justru dimanfaatkan oleh berbagai kepentingan asing.

“Kepentingan asing bisa jadi ditumpangi dari utang, bisa jadi ditumpangi dengan proses penjajahan ekonomi yang itu di negara kita sangat rentan sekali,” tandasnya.

Lantaran itu, ia juga mengkhawatirkan bakal terjadinya intervensi kekuatan yang tidak sejalan dengan kepentingan negeri ke depan.

“Buat apa, kalau militer ini kan mulai Pangdam mulai dari Sabang sampai Merauke sudah ada semua,” singgungnya, menyambung pernyataan Narsum yang juga hadir kala itu, Laksda (Purn) TNI Soleman B. Ponto yang memandang Indonesia kini sedang tidak baik-baik saja, sehingga turut mengapresiasi sikap Pangdam tersebut.

Linglung?

Dengan kata lain, jelas Agus, pihak yang memiliki ‘kekuatan’ dalam hal ini militer yang ingin membela negara, justru secara undang-undang, opininya tidak bisa diapresiasi sehingga terjadi kegamangan kalau tidak boleh disebut linglung di tubuh militer.

“Punya kekuatan tapi ada pengereman secara undang-undang maka ini akan jadi kegamangan,” tuturnya.

Lebih jauh ia juga menyesalkan sikap seperti yang ditunjukkan Pangdam terhadap kontestasi dan konstelasi pemilu yang akan datang malah disikapi balik sebagai kekuatan politik yang sebenarnya tidaklah demikian.

“Ini kan satu dilematis tersendiri antara kekuatan militer dengan kekuatan politik itu terjadi kondisi tidak baik-baik saja atau tidak sinergi,” pungkasnya.[] Zainul Krian